Review DUHAM.

Arief Akbar Mohammad (10/299857/SP/24234)

Pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak

dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan,

keadilan dan perdamaian di dunia, pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya, dan Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berjanji untuk menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan berkomitmen untuk menghormatinya.

Oleh karena itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dibuat sebagai standar umum

keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan

setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha

melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan

kebebasan ini,dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan

internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat

Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah

hukumnya.

Dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1

Hak untuk merdeka dan mendapatkan pengakuan yang sama sedari lahir.

Pasal 2

Hak atas kebebasan tanpa pembedaan dalam bentuk apapun.

Pasal 3

Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
Pasal 4

Hak Pelarangan atas perbudakan
Pasal 5

Hak agar tidak seorang pun boleh diperlakukan secara tidak manusiawi.

Pasal 6

Hak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja

Pasal 7

Hak atas perlindungan hukum yang sama

tanpa diskriminasi apapun.

Pasal 8

Hak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang

kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang

diberikanpadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenangwenang.

Pasal 10

Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 11

Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena

perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan

hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi.

Pasal 13

Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas

setiap Negara.

Pasal 14

Hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk

menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).

Pasal 15

Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

Pasal 16

Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras,

kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.

Pasal 17

Hak untuk memperoleh kepemilikan pribadi atas sesuatu

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Pasal 19

Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.

Pasal 20

Hak untuk bebas berkumpul.

Pasal 21

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik

secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas, dan mendapat segala akses dan kemudahan yang ada dalam negaranya.

Pasal 22

Hak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 23

Hak membuat dan memilih suatu buruhan, dan membentuk suatu serikat buruh.

Pasal 24

Hak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang

layak danliburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

Hak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan

kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang,

papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas

keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia

lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan

yangterjadi diluar kekuasaannya.

Pasal 26

Hak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak

pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan

teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan

tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan. Dan keputusan akan pendidikan yang terbaik untuk setiap anak ada di tangan orang tuanya.

Pasal 27

Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya

masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan

pemanfaatannya. Dan setiap orang berhak mendapat pengakuan atas hasil karyanya.

Pasal 28

Hak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan

kebebasan yangdiatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada

batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin

pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan

memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan

umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Namun, Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila

bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai

memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas

atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan

apapun yang diatur didalam Deklarasi ini.